Jika sebelumnya Jokowi dukung aksi Ahok yang laporkan “dana siluman” ke KPK, kini tampaknya Jokowi sudah menyadari, bahwa konflik Ahok dengan DPRD bisa menyeret namanya sendiri. Selanjutnya, Jokowi pun menghimbau Ahok selaku Eksekutif dan DPRD (legislatif) bisa damai.

Seperti di lansir dari laman citizenjurnalism (2/3), bahwa Presiden Joko Widodo meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta dan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menuntaskan konflik yang melilit mereka saat ini. Menurut Presiden Jokowi, keduanya sebenarnya bisa menuntaskan masalah itu andai mau mencari solusi bersama-sama.

Menanggapi saran Jokowi itu, Wakil Ketua DPRD Jakarta Mohammad Taufik berkeras. “Ini bukan perkara damai atau tidak saja,” ucap Taufik saat dihubungi, Sabtu, 28 Februari 2015.

Menurut Taufik, kisruh antara Dewan dan Ahok adalah muara dari sikap Ahok yang melanggar prosedur. “Ini masalah aturan,” ucap Taufi. “Ahok memberikan dokumen palsu (Rancangan APBD 2015 ke Kementerian Dalam Negeri). Itu, kan, melanggar undang-undang.”

Walhasil, tutur Taufik, Dewan akan teguh dengan sikap yang sudah ditunjukkan selama ini. Salah satunya, penggunaan hak angket terhadap Ahok. “Saran Presiden itu bagus, tapi ini masalah pelanggaran,” katanya. (Baca, Bodohnya Jokowi dan Liciknya Jusuf Kalla soal Laporan Ahok ke KPK)

Seruan agar DPRD Jakarta dan Ahok damai ini dilontarkan Jokowi saat blusukan ke Pasar Burung di Jalan Pramuka, Jakarta Timur. Menurut Jokowi, konflik bakal rampung andai kedua pihak membangun komunikasi dan mencari solusi bersama. “Pasti ada jalan keluar,” tutur Jokowi. [sal]