Kenaikan harga Bahan Bakar Minya (BBM) kali ini sebenarnya bukan hal yang baru. Karena dengan regulasi pemerintahan Jokowi yang baru, sangat berikan ruang kepada pemerintah menaikan harga BBM setiap pergantian bulan atau mau pergantian bulan.

Di awal-awal pemerintahannya, Jokowi memang sempat juga menaikan harga BBM. Bahkan Jokowi sendiri yang berbicara langsung kepada publik. Namun kali ini pengumuman kenaikan BBM diberitahu melalui website Kementerian ESDM.

Anehnya, Jokowi ketika di tanyai soal kenaikan Premium malah melempar ‘bola’ kepada Kementerian ESDM.

“Yah nanti ditanyakan ke Menteri ESDM,” jawab Jokowi mengenai pertanyaan tersebut dilansir detikcom.

Tentu saja, efek dari kenaikan BBM begitu terasa kepada rakyat, khususnya kelas bawah. Omong kosong jika kenaikan harga BBM tanpa diikuti dengan kenaikan harag-harga lainnya. Itu semua ilusi Jokowi dan ‘pak tua’ semata.

Tragisnya, kondisi sekarang ini, tidak jauh beda dengan tahun 1998, dimana harga-harga pada naik dan pemerintah tak bisa mengendalikkannya.

Demikian disampaikan Sekjen BEM Universitas Indonesia 1998 Arie Wibowo dalam diskusi bertajuk ” Menatap Masa Depan Demokratisasi di Indonesia bersama Jaringan Aksi Alumni UI” di warung daun, Cikini, Jakarta, Jumat (27/3) malam.

“Situasi hari ini mirip dengan 98, instrumen pemerintahan mati suri, eksekutif-legislatif saling serang, parpol pecah belah, lembaga peradilan berkelahi, pada hari ini saling sandera. Ekonomi makin kacau, rupiah melemah, indikasi otoriter muncul,” beber Arie, dilansir Rmol.

Yang membuat tidak lucu -lagi- adalah, pemerintah Jokowi malah asyik jalan-jalan keluar negeri dengan membawa keluarganya. Menari diatas penderitaan rakyat, si “Brewok” pun rupanya ikut juga.

Ditengah kondisi yang memiriskan, beredar berita hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang berbunyi, “LSI: Publik Mulai Bisa Menerima Keturunan Tionghoa Jadi Presiden” yang dimuat laman Rmol (Sabtu,28/3/15).

Dalam survei yang dilakukan Lingkar Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada 658 responden di 33 provinsi di Indonesia, 55.50 persen publik menyatakan bahwa mereka menerima jika Walikota/Bupati/Gubernur adalah seorang yang berasal dari etnis minoritas.

Sebelumnya juga, jarak satu hari saja, LSI juga rilis hasil  survei di Jakarta dan dimuat pada laman Viva (Jumat, 27/3/15) dengan judul: “Survei: 55,5% Warga Tak Masalah Jakarta Dipimpin Ahok”.




Dari kejadian ini, apa pesan yang bisa di baca dan dipahami? Ya, Cina sedang melakukan pencitraan kepada publik, bahwa eksistensi kepemimpinan Cina bisa dan akan memberikan hal lebih baik bagi perbaikan Indonesia kedepan dari pada Indonesia dipimpin pribumi seperti Jokowi.

Betapa licikanya mereka bermain pada tataran opini ditengah kebingungan pribumi hadapi persoalan negeri. Dimana, mereka jadikan pribumi seperti Denny JA sebagai ‘budak’ untuk ambisi pencitraan Cina.  [JK Sinaga]