Cuma Pemberani, Menteri Susi di Nilai Lemah Pada Substansi

Posted on

Awal pemerintahan Jokowi, nama menteri Susi Pudjiastuti langsung meroket. Media sosial begitu gencar membicarakan sosoknya. Tato dan kebiasaannya merokok pun jadi perbicangan dimana – mana. Media pun langsung heboh menyiarkan Susi dengan kontroversialnya.

Berdasarkan banyak media, alasan Jokowi pilih Susi jadi menteri, karena Jokowi butuh orang yang “gila” seperti dirinya. Namun indikator jelas yang dimaksudkan dengan gila memang belum terukur jelas, sehingga publik lebih menilai Jokowi lakukan bayar hutang politik kepada wanita pemilik Susi Air itu.

Dalam rentang masa tugas yang di emban, menteri Susi berhasil menarik perhatian publik. Mulai aksi penenggelaman kapal asing sampai aturan baru yang membuat nelayan menuntut dirinya mundur. Aksi demo para nelayan pun mulai terjadi dikarenakan kebijakan Menteri Susi yang di nilai menyusahkan para nelayan kecil, khususnya.

Oleh sebab itu, dikutip dari laman JPNN, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman mengingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti agar selektif, hati-hati dan bersifat strategis dalam mengeluarkan berbagai kebijakan terhadap nelayan penangkap ikan di perairan laut Indonesia.

Hal tersebut dikatakan Irman Gusman menjawab pertanyaan wartawan usai Dialog Forum Komunikasi Pemerintahan Daerah Provinsi Bangka Belitung (Babel) bersama Ketua DPD RI, Irman Gusman, di Kota Pangkalpinang, Babel, Jumat (6/3).

Saat ini menurut Irman, berbagai kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan dipersepsi publik sebagai tindakan pemberani, tapi lemah dari sisi substansi. “Kesannya, kebijakan Menteri Susi cenderung mengejar popularitas. Setiap ada kebijakan baru, publik selalu menilainya sebagai keberanian tapi sulit diukur untuk jangka panjang,” ujar Irman.

Sebagai top organisasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, ujar Irman, Menteri Susi tidak terlibat dengan kebijakan jangka pendek karena tidak akan menyelesaikan substansi masalah kelautan dan perikanan yang selama ini terjadi.

“Baru tiga bulan jadi menteri, banyak daerah telah mengajukan komplain ke DPD RI untuk disampaikan kepada Menteri Susi. Komplain itu datang dari berbagai kalangan yang berusaha di sektor kelautan dan perikanan,” ujar senator dari Sumatera Barat itu.

Diingatkan Irman, aksi demo ribuan nelayan Pantai Utara Pulau Jawa yang juga berimbas kepada aktivitas masyarakat luas hendaknya bisa diambil hikmahnya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dia jelaskan, kebijakan yang tidak terukur untuk jangka panjang apalagi ditujukan untuk mengejar popularitas relatif lebih berbahaya dibanding tindak pidana korupsi.

“Kalau tindak pidana korupsi bisa diukur jumlah kerugian negara. Tapi kalau sebuah kebijakan yang diambil hanya untuk kepentingan popularitas, maka terbuka peluang untuk korupsi. Kalau itu terkadi, maka negara dan masyarakat akan mengalami kerugian terus-menerus sampai sebuah kebijakan tersebut dicabut,” tegasnya.

Selain itu, Irman juga menduga berbagai kebijakan Menteri Susi terkesan menjadi alat oleh Menteri Susi untuk menjaga posisinya sebagai media darling.

“Kita lihat misalnya, Menteri Susi begitu bangga dengan menenggelamkan puluhan kapal penangkap ikan milik Australia. Tapi kita tidak pernah merasa terenyuh kalau Australia ternyata sudah menenggelamkan ribuan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia,” ungkapnya, demikian dilaporkan JPNN.
 
 

Silahkan Berkomentar