Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menolak dana pengalokasian saksi untuk partai yang dikeluarkan dari Anggaran Belanja Pendapatan Negara. PDIP sangat mempertimbangkan berbagai masalah yang potensi timbul dari kebijakan ini.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo Rabu, 29 Mei 2014, mengatakan jika itu terjadi akan berpotensi menjadi jebakan partai politik.

“KPU akan lepas tangan karena mereka tahu dana itu akan bermasalah dalam penyaluran sampai ke TPS,” kata dia di DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Dia mengatakan, potensi tidak sampainya dana ke TPS itu yang nantinya bisa dipakai pihak tertentu untuk memperkarakan di pengadilan.

Sebagaimana hasil rapat DPP, Tjahjo melanjutkan, PDI Perjuangan dengan tegas menolak dana saksi ini.

Negara rencananya akan menyiapkan pengalokasian saksi Pemilu sebesar Rp700 miliar. Namun PDI Perjuangan menolaknya, dengan salah satu alasan pembiayaan saksi Pemilu jelas merupakan ranah internal partai.

“Negara tidak boleh melakukan intervensi terhadap rumah tangga partai yang dijamin UU Parpol,” katanya. Inilah berita yang dilansir Viva pada tanggal 29 Januari 2014 lalu.

Diketahui bahwa ketika itu PDIP masih menjadi opisisi bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Tapi itu dulu, kini setelah kekuasaan diraih oleh partai yang berlambang “moncong putih” itu, Mendagri, Tjahjo Kumolo yang dulu adalah Sekjen PDIP yang menolak dana saksi untuk Parpol, malah usulkan dana untuk Partai Politik yang jumlahnya fantastis.

Mendagri Tjahjo Kumolo menggulirkan wacana pembiayaan untuk partai politik Rp1 triliun yang bersumber dari APBN untuk meningkatkan transparansi dan demokrasi. Tjahjo berharap wacana itu mendapat dukungan dari DPR dan elemen masyarakat pro demokrasi.

“Hal ini perlu karena partai politik merupakan sarana rekrutmen kepemimpinan nasional dalam negara demokratis. Namun, persyaratan kontrol terhadap partai harus ketat dan transparan,” katanya, dikutip dari Rol.

Jusuf KallaTerkejut

Mendengar wacana Rp. 1 Triliun untuk Parpol yang di gulirkan Mendagri itu, Jusuf Kalla selaku Wakil Presiden mengaku terkejut.  Dia tak menyangka anggaran sebesar itu bakal dialokasikan hanya untuk satu partai.

“Rp1 triliun satu partai? Wih,” kata Kalla di antor Wakil Presiden, Jakarta, Senin 9 Maret 2015.

Selain Jusuf Kalla, netizen di laman media sosial dengan enteng menulis, “itulah pedeipeh (PDIP-ed) yg sebenarnya….,” kicau akun @dessy_ayukomang.

Mungkin kalau saja dulu PDIP tidak ngotot menolak dana saksi parpol dari negara, akan lain ceritanya, bukan? [sal]
 
 

Advertisements