Bulan Juni 2014 lalu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah menyampaikan indikasi kerugian senilai Rp 1,41 triliun dalam Laporan Keuangan APBD DKI Jakarta 2013.

Pernyataan BPK mengenai hasil audit itu dapat dilihat disini BPK temukan indikasi kerugian di APBD DKI Jakarta 2013.

Tetapi entah mengapa hasil audit BPK itu seakan lenyap ditelan bumi.

“Seolah audit yang telah dilakukan BPK itu hilang misterius. Indikasi korupsi Ahok dan Jokowi ini perlu ditelusuri lagi,” ujar aktivis Iwan Sumule, Sabtu pagi (7/3).

Dia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa dan kalau perlu menangkap pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada masa itu, Joko Widodo dan Basuki Tjahja Purnama.

Bahkan lebih jauh, Iwan Sumule menduga hasil audit BPK itu juga digunakan oleh oknum pimpinan KPK Abraham Samad sebagai alat tawar untuk mendapatkan posisi calon wakil presiden.

“Kuat dugaan Abraham Samad juga menggunakan kasus audit BPK tersebut sebagai bargaining untuk menjadi wapres Jokowi ketika itu dengan tidak melakukan penyelidikan dan penyidikan atas temuan BPK tersebut,” katanya lagi.

“Audit BPK dengan jelas dan tegas menyatakan telah terjadi indikasi dan potensi kerugian negara dalam pelaksanaan APBD DKI Jakarta 2012 maupun 2013,” demikian Iwan Sumule dilansir Rmol (6/3).

Semestinya untuk menghindari kecurigaan publik kepada Ahok dan Jokowi, tidak masalah keduanya diperiksa. Bukankah ada pribahasa yang sebut : “Jika bersih ngapain risih”. Tapi memang itu sulit terjadi, karena lembaga hukum yang ada kini adalah orang – orang pilihan Jokowi. KPK dikabarkan sudah lemah, sedang Polri sampai kini tak ada Kapolri- nya karena masih menungguh Dewan yang lagi reses.

Lalu, apa yang bisa di buat oleh Jaksa yang ketuanya adalah politisi NasDem? Ya, di duga akan lakukan tebang pilih kasus. NasDem adalah partai pendukung Jokowi di Pilpres 2014 dan belakangan NasDem juga mendekati Ahok yang ujungnya mengajak mantan Bupati Bangka Belitung itu bergabung ke “Restorasi Perubahan”.

Jika memang demikian, kenapa bukan Jokowi dan Ahok saja yang merelakan atau menyerahkan dirinya untuk diperiksa? Yang ini lebih tidak mungkin, bukan? [sal]

 
 

Advertisements