PDIP Jadi Parpol Juara Korupsi, Menkumham Yasonna Laoly (Kader PDIP) Wacanakan Remisi Bagi Koruptor

Posted on

Bicara partai mana yang kadernya banyak lakukan korupsi, maka publik tidak bingung mencarinya. Ya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah partai juara satu korupsi mengacu kepada berita Metro TV (Kamis 13/3/2014) yang merilis soal kasus korupsi yang menimpa partai politik.

Berikut ranking korupsi parpol yang dirilis Metro TV, sebelum pileg dan pilpres 2014.

1.PDIP : 84 Kasus
2.Golkar : 60 Kasus
3.PAN : 36 Kasus
4.Demokrat : 30 Kasus
5.PPP : 13 Kasus
6.PKB. : 12 Kasus
7.Hanura : 6 Kasus
8.Gerindra : 3 Kasus
9.PKS : 2 Kasus

Kini publik pun harus akui, PDIP menjadi pemenang bukan hanya di Pemilihan Legislatif (pileg) 2014, namun juga di Pilpres 2014. Jokowi menjadi presiden ke 7 Republik Indonesia yang sejatinya adalah kader PDIP tulen. Jabatan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) pun diduduki oleh kader PDIP, Yasonna Laoly yang belakangan wacanakan beri remisi kepada terpidana korupsi, berhasil membuat publik terkejut.

Menkumham mewacanakan akan merubah PP No 99 tahun 2012 terkait pemberian remisi terhadap para koruptor. Pernyataan Yasonna Laoly tersebut yang berikan remisi terhadap tahanan kasus korupsi dinilai kental bermuatan politis.

Atas dasar itu, Ketua Badan Pengurus Yayasan LBH Indonesia Alvon Kurnia Palma menilai pemberian remisi itu dalam rangka menyelamatkan kader PDI Perjuangan (PDIP) yang terlibat kasus korupsi.

Selain informasi diatas, mengacu kepada indeks Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), PDIP menempati peringkat tertinggi dalam kasus tindak kejahatan korupsi.

“Berdasarkan indeks partai terlibat korupsi, PDIP paling banyak. Sebanyak 10,7 persen dan kasusnya 157 kasus,” kata Alvon, dalam sebuah diskusi bertajuk ‘Remisi Buat Terpidana Korupsi, Apa Alasannya?’ di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (18/3/2015), dilansir Inilah.

Masih di lansir dari Inilah, untuk itu, kata Alvon, wacana Menkumham Yasonna Laoly merevisi PP No 99 tahun 2012 bermuatan politis. “Artinya ini tidak ada muatan yuridis, jadinya ada muatan politis,” tegasnya.

Publik wajar curiga adanya modus dibalik wacana Menkumham tersebut, yakni ada upaya penyelaman terhadap kader – kader PDIP yang terjerat kasus korupsi. Selain itu yang membuat aneh, ulah Menkumham yang terkesan dibiarkan Jokowi itu, sangat jelas terlihat pemerintahan Jokowi tidak pro kepada pemberantasan korupsi. [sal]
 
 

Silahkan Berkomentar