Aneh! Jokowi yang Teken, Jokowi yang Protes

Posted on

Kebijakan Presiden Joko Widodo soal kenaikan tunjangan uang muka pembelian kendaraan untuk pejabat agak aneh. Pepres mengenai kenaikan tunjangan itu ditandatangani Jokowi. Namun, dia sendiri yang protes ada kenaikan itu.

Kenaikan tunjangan uang muka pembelian kendaraan ini diatur dalam Perpres Nomor 39/2015 yang ditandatangani Jokowi pada 20 Maret 2015. Namun, perbincangan mengenai Perpres ini baru ramai di pekan kemarin.

Penyebabnya, ada kenaikan yang hampir dua kali lipat untuk tunjangan uang muka pembelian kendaraan untuk pejabat negara. Dalam Perpres tunjangan itu hanya sebesar Rp 116.650.000, dalam Perpres baru nilainya naik menjadi Rp 210.890.000.

Tertibnya Perpres ini banyak menulai kritikan. Pasalnya, dalam kondisi masyarakat yang sulit rasanya tidak adil pemerintah mendapat tunjangan pembelian mobil baru yang jumlahnya sangat besar.

Tahu hal ini jadi ramai, seusai pulang dari Solo, Presiden Jokowi mencoba mengklarifikasi. Jokowi berasalan dirinya tidak secara detail adanya kenaikan tunjangan itu. Sebagai Presiden, dirinya tidak mungkin ngecek satu per satu berkas yang harus dia tandatangani.

“Tidak semua hal itu saya (ketahui). Apa itu, saya ketahui 100 persen. Kan sehari-hari juga tumpukan tanda tangan seperti ini (banyak). Artinya, hal-hal seperti itu harusnya di kementerian,” jelas Jokowi di Bandara Soekarno Hatta, (Minggu, 5/4).

Menurut Jokowi, sebelum sebuah berkas sampai ke mejanya, sudah ada paraf dari lima sampai 10 orang untuk tiap lembarnya. Karena itu, dia tidak perlu mengecek lagi. “Berarti nggak usah ada administrator lain dong kalau presiden masih ngecekin satu-satu,” imbuh Jokowi.

Untuk itu, ke depannya Jokowi ingin di setiap kementerian melakukan screening alias penyaringan terlebih dulu atas sebuah usulan kebijakan. Kementerian harus mengecek kebijakan akan berdampak baik atau tidak bagi negara. Apalagi, kebijakan ini bukan berasal dari Presiden. “Itu coba cek atas usulan siapa,” imbuhnya.

Jokowi juga berjanji akan meninjau ulang kebijakan itu. Dia merasa penambahan tunjangan di saat sekarang tidak tepat. “Saat ini bukan waktu yang tepat. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua dari sisi keadilan, ketiga karena sisi (kenaikan) BBM,” jelas Jokowi.

“Coba saya lihat lagi, saya cek dulu,” tambahnya.

Untuk para menteri, Jokowi juga meminta melapor dulu sebelum membuat kebijakan yang menyangkut uang rakyat yang banyak. Bisa disampaikan dalam rapat terbatas, bisa juga dalam rapat kabinet. “Tidak lantas disorong-sorong seperti ini,” sesalnya. [Rmol]
 
 

Silahkan Berkomentar