Pada sidang praperadilan yang dilaksanakan hari ini (1/4), jawaban KPK menunjukkan pada saat Suryadharma ditetapkan tersangka belum ada perhitungan kerugian negara dari BPK atau BPKP. Penetapan KPK kepada tersangka Suryadharma Ali terbukti keliru dan salah.

Seperti dilansir dari Rmol, “Jadi, sebelum Suryadharma Ali ditetapkan sebagai tersangka harus ada hasil audit BPK/BPKP, mengenai jumlah yang pasti terhitung kerugian negara. Kerugian negara mutlak harus ada dalam hal sangkaan sebagaimana dinyatakan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi, dimana kerugian negara tersebut didapatkan dari hasil audit BPK atau BPKP,” jelas penasihat hukum Suryadharma, Humphrey Djemat di PN Jakarta Selatan, Rabu (1/4).

Humphrey menuturkan jawaban KPK ini membuka kotak pandora yang selama ini menjadi misteri mengenai unsur kerugian Negara yang diakibatkan dari kesalahan kliennya dalam penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2010-2013 telah dijawab secara jelas oleh KPK. Ternyata unsur kerugian negaranya sebesar Rp 3,4 miliar dari hasil perhitungan penyidik, dan potensi kerugian Rp 1 triliun lebih diperoleh dari keterangan saksi-saksi.

KPK dalam jawabannya menyatakan pada saat Suryadharma Ali dinyatakan sebagai tersangka yaitu tanggal 22 Mei 2014 sudah ada dua bukti permulaan yang cukup dan 400 dokumen yang mendukungnya. Dijelaskan Humphrey lebih lanjut, jawaban KPK ini menunjukkan saat itu baru dimulainya penyidikan dan seharusnya KPK belum menetapkan Suryadharma Ali sebagai tersangka. Pasal 2 ayat (1) KUHAP menjelaskan proses penyidikan dimulai dengan mengumpulkan keterangan-keterangan dan bukti-bukt setelah terang tindak pidana yang dilakukan, barulah tersangka ditentukan.

“Jadi yang dilakukan KPK justru terbalik yaitu pada saat dimulainya penyidikan, tersangkanya sudah ditentukan incasu Suryadharma Ali, setelah itu baru dikumpulkan keterangan-keterangan dan bukti-buktinya,” tegas Humphrey.

Menurut Humphrey ini prosedur penyelidikan yang keliru dan salah. Oleh karena itulah Suryadharma mengajukan permohonan praperadilan mengenai keabsahan penyidikan dan penetapan status tersangka terhadap dirinya.

Sebelum sidang ditutup, Hakim Pemeriksa, Tati Hardiyanti memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Suryadharma Ali untuk mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi, baik fakta maupun saksi ahli pada persidangan selanjutnya. Humphrey mengatakan akan memakai kesempatan tersebut untuk membuktikan adanya kesalahan KPK dalam prosedur penyidikan dan penetapan status tersangka oleh KPK terhadap diri Suryadharma Ali, demikian Rmol mengabarkan.

Kejadian ini sekaligus memberikan sinyal, bahwa lembaga KPK bukanlah lembaga yang selalu kerja secara profesional. [sal]
 
 

Advertisements