Tiga kebijakan pemerintah Jokowi yang dikeluarkan di awal tahun 2017 banyak mendapat kritik dari publik, termasuk Wakil Ketua DPD RI, Farouk Muhammad yang ikut menyoroti.

Tiga kebijakan itu adalah; kenaikan harga BBM non subsidi jenis Pertamax Series, Pertalite dan Dexlite sebesar Rp 300 per liter. Kemudian, kenaikan harga tarif listrik untuk daya 900 VA. Ketiga, kenaikan jenis dan tarif PNBP Polri yang meliputi pengurusan STNK dan BPKB.

Farouk mengatakan, dirinya dapat memahami kondisi penerimaan negara yang tidak mencapai target dalam dua tahun terakhir. Tetapi mengeluarkan kebijakan menaikkan biaya dan harga secara berlipat ganda pasti akan memberatkan masyarakat. Apalagi yang menyangkut kepentingan mendasar seperti tarif listrik dan BBM.

“Itu merupakan kebijakan yang kurang tepat dalam kondisi perekonomian yang belum membaik,” kata Faraouk Muhammad dalam keterangan pers, dilansir Rmol.

Lebih jauh ia menjelaskan, tiga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di awal tahun ini masih memungkinkan untuk dievaluasi dan dikaji ulang, terutama kebijakan yang dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

“Sebaiknya setiap kebijakan Pemerintah pada level Peraturan Pemerintah (PP) yang berdampak pada pembebanan rakyat sepanjang belum secara eksplisit diamanatkan oleh suatu Undang-Undang (UU) dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPR dan DPD,” saran Guru Besar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) itu.