Kapolri Pol Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani tak sepantasnya saling lempar tanggung jawab atas kenaikan biaya pengurusan surat kendaraan.

Kebijakan menaikkan biaya pengurusan surat kendaraan hingga 300 persen dikritisi tidak masuk akal dan membebani rakyat. Pasalnya, kepemilikan kendaraan bermotor, khususnya roda dua, didominasi oleh kelas menengah ke bawah.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan, Ecky Awal Mucharam melalui rilis tertulisnya, Jumat (6/1), dilansir Rmol.

Sebagaimana diketahui, pemerintah lewat PP 60/ 2016 menaikkan biaya pelayanan STNK maupun BPKB baru dan perpanjangan per hari ini.

Ecky menilai jika tujuannya menggenjot penerimaan negara semestinya pemerintah mengambil langkah-langkah yang lebih kreatif dan mencerminkan rasa keadilan.

“Sementara masyarakat menengah ke atas diberikan fasilitas pengampunan pajak, masyarakat menengah ke bawah malah dibebani tambahan pungutan seperti ini. Kesannya dengan kenaikan ini pemerintah sudah kehabisan akal untuk menaikan penerimaan negara yang dua tahun ke belakang selalu defisi,” kritik anggota Komisi XI DPR ini.

Oleh karena itu, Ecky menyebut wajar masyarakat menengah ke bawah merasa kecewa, sebab secara bersamaan juga ada kenaikan BBM dan Tarif Dasar Listrik karena kebijakan pembatasan subsidi, sementara harga-harga seperti cabai mulai merangkak naik. Ironisnya di saat seperti ini pemerintah malah saling lempar tanggung jawab di media.

“Antara presiden yang mempertanyakan kenaikan tarif padahal beliau sudah menandatangani PP-nya, serta Menteri Keuangan dan Kapolri yang satu sama lain mengelak bahwa kenaikan ini karena usulan mereka. Pemerintah harus bisa menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kenaikan ini,” tutup Ecky.